Tantangan Gubernur BI Baru


Beberapa hari terakhir ini banyak dibincangkan mengenai jabatan Gubernur BI Darmin Nasution yang akan berakhir 22 Mei 2013. Menurut ke­­tentuan perundang-undangan, Pre­­siden harus mengajukan calon Gu­­ber­nur BI ke DPR selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan Gu­­bernur BI bersangkutan habis. Art­­­inya, Jumat (22/2) adalah teng­gat waktu penyampaian calon tersebut.

Amat mudah dipahami apabila banyak pihak mulai mengutarakan kegalauannya karena hingga beberapa hari menjelang batas akhir, Presiden tak kunjung menyampaikan nama-nama calon Gubernur BI. Kekhawatiran tersebut juga tereskalasi karena masyarakat melihat bah­­wa akhir-akhir ini Presiden sangat sibuk, baik berkaitan dengan tugas kenegaraan, maupun oleh kegiatan lain di luar tugas kenegaraan.
Sementara kalangan khawatir Presiden tidak menempatkan peng­usulan calon Gubernur BI sebagai prio­ritas tinggi.

Bahwa Gubernur BI harus segera dipilih barangkali semua orang sependapat. Karena hal tersebut sudah menjadi suatu rutinitas. Namun bahwa Gubernur BI yang akan datang mempunyai tantangan yang berbeda dengan gubernur-gu­bernur sebelumnya, barangkali be­­lum banyak pihak yang menyadarinya.

Sejak kelahiran Otoritas Jasa Ke­­uangan( OJK ), jelas sekali bahwa tan­­tangan yang akan dihadapi se­­orang gubernur BI akan sangat berbeda.

Tantangan pertama yang dihadapi Gubernur BI yang baru ialah perbedaan cakupan tugas sebelum dan sesudah era OJK. Tugas Gubernur BI sebelum era OJK mencakup bidang makro ekonomi, keuangan dan moneter serta pengaturan dan peng­awasan perbankan. Sejak kehadiran OJK, maka tugas BI tidak lagi mencakupi tugas pengaturan dan pengawasan perbankan.

BI akan lebih fokus kepada tugas yang dalam terminologi baru dikenal sebagai tugas yang bersangkut paut dengan kebijakan makro prudensial.

Tantangan kedua ialah yang berkaitan dengan tugas Gubernur BI yang secara khusus di atur dalam Undang-undang OJK. Yaitu bahwa gubernur BI bersama Ketua OJK dan Ketua LPS menjadi anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan ( FKSSK ) yang diketuai oleh Menteri Keuangan.

FKSSK ini menjadi forum yang secara resmi merupakan wadah para pengambil keputusan di bidang keuangan dan moneter yang dibentuk melalui undang-undang. Forum semacam ini boleh dikatakan setara dengan Dewan Moneter pada masa Orde Baru, dan untuk pertama kalinya dibentuk setelah forum sejenis vakum sejak masa reformasi.

‘EMPAT DEWA’

FKSSK adalah solusi antara yang cerdas dan jalan tengah karena hingga sekarang DPR dan Pemerintah belum juga sepakat mengenai urgensi Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Undang-undang JPSK).

Mengapa disebut solusi antara yang cerdas? Sejatinya negara kita sangat memerlukan adanya suatu jaring pengaman sistem keuangan yang kuat yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pengalaman empiris kita di masa lalu dalam mengatasi krisis diperlukan suatu komite atau forum yang harus mengambil keputusan tepat dan cepat ketika terjadi ancaman krisis keuangan. Kehadiran FKSSK menjadi sangat strategis khususnya ketika undang-undang JPSK belum disahkan.

Mengingat bahwa BI tetap menyandang status sebagai otoritas moneter, maka peran Gubernur BI dalam FKSSK sangat penting

Gubernur BI bersama Menteri Keuangan, Ketua OJK, dan Ketua LPS bisa diibaratkan sebagai ‘Empat Dewa’ penjaga jagad keuangan negara kita, baik dalam situasi normal maupun ketika situasi tidak normal semisal terjadi ancaman krisis. Jadi sangatlah berisiko bila salah satu saja dari ‘Empat Dewa’ penjaga tersebut tidak ada.

Kita semua mafhum bahwa kita hidup diabad yang ketidakpastiannya semakin tinggi, dan interval terjadinya krisis semakin pendek. Krisis Eropa sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Artinya FKSSK harus selalu waspada mencermati perkembangan krisis dan dampak penularannya ke negara kita.

Tantangan lainnya yang harus dihadapi gubernur BI yang baru ialah menjaga independensi BI. Pada masa sebelum krisis 1997/1998, BI dianggap tidak independen dan tidak mampu mengelak dari intervensi Pemerintah.

BI yang tidak independen ini dianggap sebagai salah satu penyebab krisis. Pascakrisis, boleh dikatakan kita telah berhasil membangun BI yang relatif sudah lebih independen. Undang-undang BI menjamin siapa pun tidak boleh mengintervensi BI dalam menjalankan tugasnya. Dalam awal penerapan konsep ‘BI yang independen’ ini sempat menimbulkan kritik karena BI dianggap ‘terlalu independen’ sehingga seolah-olah BI berjalan sendiri dan dikesankan tidak mendukung program-program Pemerintah.

Pada waktu itu Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat melontarkan komentar bahwa BI boleh saja independen terhadap Pemerintah, tetapi tidak independen terhadap negara. Jadi BI harus ikut bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa dan negara.

Seiring dengan berjalannya waktu dan setelah pendulum kekuatan politik mengayun ke arah DPR, persoalan independensi BI ini juga ikut bergeser.

Kritik sekarang justru terarah kepada parlemen. Undang-undang memang mengatur bahwa Gubernur dan seluruh anggota Dewan Gubernur BI dipilih oleh DPR, Anggaran BI pun juga harus mendapat persetujuan DPR.

Walhasil DPR merasa bahwa mereka sangat berkuasa terhadap BI dan Gubernur BI. DPR beranggapan bahwa merekalah yang berhak menentukan merah hijaunya BI dan Gubernurnya. Salah satu contohnya ialah pada penentuan Gubernur BI pada periode jabatan yang sekarang ini, DPR memberikan persetujuan atas calon gubernur BI yang diajukan Presiden namun dengan embel-embel beberapa syarat.

Pada masa depan, DPR sebaiknya lebih arif dan tidak membebani Gubernur BI terpilih dengan syarat-syarat yang umumnya berupa target yang terlalu bersifat mikro, berorientasi jangka pendek dan berpotensi bertentangan dengan tugas utama BI dibidang makroprudensial.

Kita harus berani menerapkan praktik-praktik kenegaraan yang semakin baik dan membebaskan BI dari belenggu apa pun yang bisa ditafsirkan menyebabkan BI ‘tersandera’ dan tidak independen.
Keberanian untuk menafsir ulang arti independensi BI inilah yang akan menjadi tantangan terberat bagi Gubernur BI yang baru.

FIGUR YANG TEPAT

Setelah membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Gubernur BI yang baru, berikutnya tidak terelakkan lagi untuk tidak membicarakan siapa figur yang tepat untuk Gubernur BI yang akan datang. Darmin Nasution sebagai Gubernur yang sekarang jelas memiliki peluang yang besar, khususnya jika dicermati dari komentar beberapa pihak yang menilai kinerjanya selama ini baik.

Darmin dinilai sebagai sosok yang tegas dan disiplin serta berhasil menjaga kinerja ekonomi makro Indonesia dengan baik. Sangat mudah diduga Presiden tampaknya akan mengusulkan Darmin Nasution, mengingat bahwa mengusulkan kembali sang petahana (incumbent) jelas mengurangi peluang bagi mereka yang akan memanfaatkan pengusulan calon Gubernur BI ini untuk melakukan tawar-menawar atau tarik menarik ‘kepentingan’.

Mudah dipahami pilihan mengusulkan petahana akan menghindari tambahan beban yang tidak perlu bagi Presiden yang akhir-akhir ini tampak sudah semakin sarat bebannya. Dengan semangat tetap menghargai capaian kinerja Darmin Nasution, sah-sah saja jika Presiden mencalonkan kembali Darmin.

Namun alangkah lebih baik jika pada kesempatan ini dipertimbangkan calon lainnya. Apalagi sesuai ketentuan, Presiden boleh mengusulkan calon Gubernur BI sebanyak-banyaknya 3 orang.

Dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan benar-benar bisa meyakini bahwa yang terpilih menjadi Gubernur BI ialah putra terbaik Indonesia yang paling tepat untuk menjadi Gubernur BI yang mampu mengatasi tantangan jamannya dan dipilih dari beberapa calon yang telah tersaring. Bagaimana pun setiap generasi mempunyai persoalan dan tantangannya tersendiri.

Mengusulkan calon gubernur BI yang diharapkan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dari tantangan era sebelumnya, adalah suatu bentuk kearifan menangkap pesan jaman.

Bagi kalangan perbankan, siapa pun Gubernur BI periode yang akan datang, apakah dia sang petahana atau calon baru, sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Asalkan telah dilakukan dengan memilih figur terbaik dengan memperhatikan tantangan yang harus dihadapi gubernur BI terpilih tersebut di masa yang akan datang.

Yang terpenting ialah jangan sekali-kali membiarkan jabatan gubernur BI lowong, mengingat posisinya sangat strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di tengah jaman yang penuh ketidakpastian dan ancaman krisis yang bisa setiap saat terjadi.

%d bloggers like this: