Daily Archives: April 4th, 2013

Picu Inflasi, Produksi Bawang Bakal Ditingkatkan Kementan


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan terus melakukan optimalisasi produksi sejumlah komoditas seperti bawang merah maupun bawang putih untuk menekan laju inflasi.

Namun, untuk komoditas yang didominasi impor seperti bawang putih, impor akan dikurangi secara berkala seiring upaya peningkatan produksi. “Itu akan dilakukan,” tutur Menteri Pertanian Suswono kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen atau inflasi Maret 2013 mencapai 0,63 persen. Komponen pengeluaran bahan makanan bawang merah memiliki andil 0,44 persen, bawang putih 0,20 persen dan cabai rawit 0,05 persen.

Inflasi Maret lebih rendah dibandingkan Februari 2013 yang tercatat 0,75 persen. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengakui inflasi Maret 2013 tak lepas dari gejolak harga bahan makanan terutama bawang merah dan bawang putih.

Hal ini, kata Agus, harus ditindaklanjuti dengan seksama Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tujuannya agar inflasi di bulan-bulan selanjutnya dapat lebih rendah dibandingkan Maret 2013.

Terkait bawang putih, Suswono mengakui 90 persen produk yang beredar di Tanah Air adalah produk impor. Untuk mengurangi presentase impor, Kementerian Pertanian telah memiliki peta jalan (road map) untuk meningkatkan produksi bawang putih.

Caranya dengan penambahan luas lahan tanam 1.000 hingga 2 ribu hektare (ha) per tahun. Suswono bercerita, beberapa tahun lalu Indonesia memiliki luas lahan tanam bawang putih setara 20 ribu ha.

Akan tetapi akibat adanya liberalisasi perdagangan yang berujung pada masuknya bawang putih impor, akibatnya produk impor membanjir dengan harga murah. Hal ini yang kemudian menekan petani bawang putih Tanah Air, sehingga sentra bawang putih menurun.

Selain itu, dari sisi harga, produk yang dihasilkan petani lokal lebih mahal dibandingkan produk impor. Hal tersebut tak lepas dari minimnya lahan yang dimiliki oleh petani lokal.

Akibatnya produksi hanya bisa dilakukan dalam skala kecil. Berbeda dengan produk impor yang dihasilkan dari pertanian skala besar. “Ini yang sedang kita kembalikan,” kata Suswono.

Advertisements

Pangkas izin hortikultura untungkan Indonesia dalam konflik WTO


Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan, sistem satu atap dalam perizinan importasi produk hortikultura mendesak dilakukan. Selain efisiensi bagi semua pihak, kebijakan ini akan menguntungkan Indonesia yang sedang berkonflik dengan beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selama ini, rumitnya pengurusan izin impor dianggap beberapa negara sebagai wujud inefisiensi perdagangan. Itu sebabnya Amerika, Australia, dan Kanada mengadukan Indonesia ke WTO.

Jika perizinan Kemendag dan Kementerian Pertanian bisa satu atap dengan waktu pengurusan jelas, Gita yakin persepsi negatif negara-negara lain yang sedang bermasalah dengan Indonesia bisa diminimalisir.

“Saya sangat yakin kalau (perizinan) disatupintukan dampaknya luar biasa, di luar negeri kita enggak akan dicurigai lagi. Kalau bisa melakukan penyatuatapan bisa menyejukkan kawan-kawan di WTO,” ujarnya selepas rapat dengan Komisi VI DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).

Untuk menjadi importir hortikultura, pelaku usaha harus mengurus status Importir Terdaftar (IT) ke Kemendag, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementan, lalu balik lagi ke Kemendag mengurus Surat Perizinan Impor (SPI).

Gita mengakui proses ini rumit. Pembicaraan dengan Kementan agar satu pintu dilakukan sudah intensif selama 3 pekan terakhir.

Dia menjamin, nantinya proses pemberian izin akan transparan dan tidak makan waktu lama.

“Sekilas kelihatan tidak sederhana, karena ada 3 dokumen. Ke depannya harus efisien, yaitu menyatuatapkan, yg mau diurus di Ragunan atau di Gambir importir tahu dalam waktu 5 hari semua perizinan itu bisa didapat. Dan ini akan di-online-kan sehingga semua pihak bisa melihat,” paparnya.

Amerika menjadi negara pertama yang menggugat pembatasan impor hortikultura di Indonesia. Selanjutnya beberapa negara lain turut mendukung gugatan itu agar maju ke panel sengketa WTO.

Selain penerapan sistem kuota melalui perizinan berlapis, negara-negara asing mempermasalahkan pembatasan pelabuhan masuknya buah dan sayur impor itu hanya ke empat pelabuhan Tanah Air.

Meski sekilas melakukan perubahan kebijakan seperti permintaan Amerika, Gita menolak jika ide satu pintu sebagai pesanan Negeri Paman Sam itu atau hanya untuk menyenangkan asing.

Pemangkasan izin menurutnya lebih untuk mempermudah proses pasokan ke pasar sehingga stabilisasi harga tercapai. Bila negara-negara yang sedang bersengketa dengan Indonesia menerimanya sebagai bentuk perubahan ke arah efisiensi perdagangan, itu hanya bonus.

“Kita mengakomadasi apapun yang harus diakomodasi agar kita bisa diterima di komunitas internasional, tapi juga kita tidak geser dari prinsip mencapai keswasembadaan dan menjadi eksportir yang efisien dan menjaga stabilitas harga secara keseluruhan,” tegasnya.

Sumber: Merdeka.com

IMF di balik kehancuran pangan Indonesia


MERDEKA.COM,

Serikat Petani Indonesia menuding sulitnya Indonesia berswasembada pangan akibat dari campur tangan lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam tata kelola pertanian Tanah Air.

Ketua Serikat Petani Indonesia, Henri Saragih, mengatakan IMF menjadikan momentum krisis moneter 1998 untuk mengkerdilkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator pangan dan membuka keran impor sebesar-besarnya.

Orientasi pada impor ini membuat pemerintah melupakan untuk membangun sektor pertanian dan lebih memfokuskan diri pada pembangunan sektor infrastruktur. Akibatnya subsidi pada petani semakin menyusut sehingga tidak mempunyai modal untuk membangun salah satu sektor vital pembangunan ini.

Apa yang dikatakan Henri mengacu pada Letter of Intent (LoI) antara pemerintah dengan IMF pada Januari 1998 di mana dinilai sebagai awal kehancuran sistem produksi pangan di Indonesia. Melalui LoI, peranan Bulog sebagai stabilisator harga pangan khususnya beras disunat habis.

Pemberian bantuan pembiayaan untuk pangan juga dilarang. Alhasil Bulog tidak mampu lagi menjaga mekanisme operasi pasar, harga atas, manajemen stok dan harga dasar.

LoI tersebut juga membuka keran impor dengan menetapkan penurunan bea masuk impor produk pertanian pangan dan non-pangan menjadi nol dan lima persen. LoI ini turut mengubah mindset pembuat kebijakan dari swasembada menjadi pro-impor pangan.

Henri mengatakan fenomena impor ini membuat praktik kartelisasi pangan tumbuh subur saat ini. Lonjakan harga pangan yang biasa hanya terjadi pada saat hari besar saja, saat ini bisa terjadi setiap saat.

Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Hendri Saparini, melihat orientasi pada impor pangan ini membuat pemerintah menyalahi amanat undang-undang dan cita-cita bangsa.

Atas kenaikan sejumlah harga komoditas pangan pokok tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan agar Bulog aktif kembali ke fungsi lama.

“Saya berpikir dan mendapatkan dukungan. Bulog, itu harus kita revitalisasi dan kita revitalisasi dan harus kita fungsikan kembali kepada sejarah dan niat didirikannya bulog dulu untuk stabilisasi harga,” ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan.

Presiden membentuk tim kecil untuk mengkaji kembali jenis bahan kebutuhan pokok yang perlu distabilkan harganya. Seperti diantaranya harga beras, kedelai atau jagung.

Direktur Pelayanan Publik Bulog Agusdin Farid mengungkapkan, pihaknya siap jika ditugaskan dan diberi wewenang lebih besar dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi perannya.

“Bulog siap jika difungsikan seperti dulu untuk menjaga harga sehingga petani bergairah untuk berproduksi maksimal,” ujarnya.

Direktur Utama Bulog, Sutarto Aliemoeso, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah untuk merealisasi pengembalian peran Bulog. Padahal hal ini sering disampaikan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Belum ada keputusan hingga saat ini. Namun kita tidak hanya tinggal diam dalam menjaga stabilisasi pangan,” tegasnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (3/4) malam.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga stabilitas bahan pokok, lanjutnya, Bulog meminta pemerintah menelurkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden.

“Tugas stabilisator tentunya ada resiko. Sehingga jika ada resiko bukan resiko direksi,” tuturnya.

%d bloggers like this: