Pangkas izin hortikultura untungkan Indonesia dalam konflik WTO


Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan, sistem satu atap dalam perizinan importasi produk hortikultura mendesak dilakukan. Selain efisiensi bagi semua pihak, kebijakan ini akan menguntungkan Indonesia yang sedang berkonflik dengan beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selama ini, rumitnya pengurusan izin impor dianggap beberapa negara sebagai wujud inefisiensi perdagangan. Itu sebabnya Amerika, Australia, dan Kanada mengadukan Indonesia ke WTO.

Jika perizinan Kemendag dan Kementerian Pertanian bisa satu atap dengan waktu pengurusan jelas, Gita yakin persepsi negatif negara-negara lain yang sedang bermasalah dengan Indonesia bisa diminimalisir.

“Saya sangat yakin kalau (perizinan) disatupintukan dampaknya luar biasa, di luar negeri kita enggak akan dicurigai lagi. Kalau bisa melakukan penyatuatapan bisa menyejukkan kawan-kawan di WTO,” ujarnya selepas rapat dengan Komisi VI DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).

Untuk menjadi importir hortikultura, pelaku usaha harus mengurus status Importir Terdaftar (IT) ke Kemendag, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementan, lalu balik lagi ke Kemendag mengurus Surat Perizinan Impor (SPI).

Gita mengakui proses ini rumit. Pembicaraan dengan Kementan agar satu pintu dilakukan sudah intensif selama 3 pekan terakhir.

Dia menjamin, nantinya proses pemberian izin akan transparan dan tidak makan waktu lama.

“Sekilas kelihatan tidak sederhana, karena ada 3 dokumen. Ke depannya harus efisien, yaitu menyatuatapkan, yg mau diurus di Ragunan atau di Gambir importir tahu dalam waktu 5 hari semua perizinan itu bisa didapat. Dan ini akan di-online-kan sehingga semua pihak bisa melihat,” paparnya.

Amerika menjadi negara pertama yang menggugat pembatasan impor hortikultura di Indonesia. Selanjutnya beberapa negara lain turut mendukung gugatan itu agar maju ke panel sengketa WTO.

Selain penerapan sistem kuota melalui perizinan berlapis, negara-negara asing mempermasalahkan pembatasan pelabuhan masuknya buah dan sayur impor itu hanya ke empat pelabuhan Tanah Air.

Meski sekilas melakukan perubahan kebijakan seperti permintaan Amerika, Gita menolak jika ide satu pintu sebagai pesanan Negeri Paman Sam itu atau hanya untuk menyenangkan asing.

Pemangkasan izin menurutnya lebih untuk mempermudah proses pasokan ke pasar sehingga stabilisasi harga tercapai. Bila negara-negara yang sedang bersengketa dengan Indonesia menerimanya sebagai bentuk perubahan ke arah efisiensi perdagangan, itu hanya bonus.

“Kita mengakomadasi apapun yang harus diakomodasi agar kita bisa diterima di komunitas internasional, tapi juga kita tidak geser dari prinsip mencapai keswasembadaan dan menjadi eksportir yang efisien dan menjaga stabilitas harga secara keseluruhan,” tegasnya.

Sumber: Merdeka.com

%d bloggers like this: