Monthly Archives: July, 2013

Pertemuan G20 MGM Sepakat Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi Global


http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Berita/PertemuanG20MGM.htm

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W Martowardojo bersama Menteri Keuangan RI, Chatib Basri memimpin Delegasi RI pada pertemuan G-20 Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (G20 MGM) di Moscow, Rusia tanggal 19-20 Juli 2013 yang menyepakati berbagai upaya pemulihan ekonomi global, yang akan dituangkan dalam action plan yang akan dibahas pada Konferensi G-20 tingkat Kepala Negara bulan September mendatang.

Upaya kebijakan mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas dalam jangka pendek dengan tetap melanjutkan upaya pengurangan fragmentasi di pasar keuangan, melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif sepanjang masih diperlukan, dan konsolidasi fiskal di negara maju. Implementasi strategi kebijakan fiskal yang kredibel di negara-negara maju dan penyeimbangan permintaan global akan dilanjutkan, demikian pula upaya mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara berkembang juga disepakati untuk dilanjutkan.

“Perkembangan pemulihan perekonomian global terkini masih rentan dan diwarnai dengan ketidakpastian serta tingginya angka pengangguran di berbagai kawasan”, demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo. “Upaya kebijakan yang ditempuh memang telah memberikan sinyal penguatan perekonomian di AS dan Jepang, namun kawasan Eropa masih bergulat untuk mengatasi resesi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang mulai menunjukkan perlambatan sebagai dampak dari belum pulihnya permintaan global dan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Sebagai anggota G20, Indonesia memandang bahwa negara-negara maju perlu terus meningkatkan komitmennya untuk melanjutkan berbagai upaya dalam mewujudkan tujuan bersama yakni perekonomian global yang kuat, berkesinambungan, dan seimbang”, tambahnya.

Upaya mendorong pemulihan ekonomi global tersebut juga akan disertai dengan upaya melanjutkan reformasi arsitektur sistem keuangan internasional (International Financial Architecture Reforms). Dalam hal ini, reformasi tata kelola IMF menjadi bagian penting guna meningkatkan legitimasi, kredibilitas dan efektivitas lembaga tersebut dalam pencegahan dan penanggulangan krisis.

Dalam arsitektur sistem keuangan internasional juga dibahas isu kerjasama keuangan regional (Regional Financial Arrangement atau RFA). Terkait dengan hal tersebut, G20 mengharapkan dapat dilakukan dialog yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat antara RFA sebagai bagian penting dari upaya pencegahan dan penanggulangan krisis global (GFSN) dengan IMF.

Selain itu dibahas pula isu penguatan pengelolaan utang dalam rangka mendukung tercapainya ketahanan sektor keuangan publik. Salah satunya dilakukan dengan merevisi pedoman yang diterbitkan oleh IMF/WB mengenai pengelolaan utang pemerintah.

Pertemuan tersebut juga menyimpulkan adanya kemajuan dalam upaya mendorong stabilitas sistem keuangan yang ditandai dengan peningkatan jumlah negara yang menerapkan kerangka Basel III. Mereka berharap bagi negara-negara yang belum menerapkannya agar tetap memegang komitmen untuk menerapkannya sesegera mungkin.

Sementara itu, terkait dengan isu “too big to fail” pada lembaga keuangan global, G20 meminta lembaga regulator utama (FSB dan IMF) untuk melaporkan perkembangan terhadap upaya penyelesaian isu-isu resolusi lintas batas (cross-border resolution issues) pada G20 Leaders Summit, September 2013.

Isu keuangan inklusif (financial inclusion), edukasi keuangan (financial education) dan perlindungan konsumen (consumer protection) juga dibahas dan mendapat perhatian dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20. Mereka meminta GPFI untuk melanjutkan dukungan terhadap dasar-dasar pengembangan keuangan inklusif secara global (global platform), seperti AFI’s Maya Declaration, G20 Peer-Learning Program dan Kerangka Pengembangan Keuangan Inklusif yang dirancang oleh Bank Dunia (World Bank Group’s Financial Inclusion Support Framework).

Terkait dengan isu komoditi dan energi, disimpulkan perlunya upaya meningkatkan transparansi dan fungsi pasar komoditi untuk mencegah volatilitas harga yang berlebihan serta mendorong investasi di sektor infrastruktur energi. Salah satu kesepakatan penting terkait isu ini adalah perlunya dilakukan penyempurnaan prinsip-prinsip transparansi dan tata kelola yang baik bagi para lembaga yang memberikan quotasi harga komoditas (Price Reporting Agencies) agar sesuai dengan standar internasional (IOSCO benchmark).

Selain menghadiri pertemuan G20 MGM tersebut, Gubernur Bank Indonesia bersama dengan Delegasi RI lainnya juga melakukan pertemuan bilateral RI dengan Australia. Selain itu, Gubernur BI juga melakukan pertemuan/pembicaraan bilateral dengan Gubernur Bank Sentral Korea, dan Gubernur Bank Sentral China, serta pimpinan lembaga internasional (OECD, IMF, BIS) terkait kerjasama antar bank sentral/lembaga maupun bertukar pandangan mengenai perkembangan isu-isu ekonomi dan keuangan terkini.

Advertisements

Pengamat: Pemerintah Tidak Mau Susah, Makanya Impor


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primiana mengkritik tindakan pemerintah yang tidak mau susah dengan mengambil keputuan untuk mengimpor produk hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit.

Ina mengatakan, sebenarnya masalah importasi daging sapi belumlah selesai . Dia menjelaskan, ada pedagang yang menolak menjual daging importasi itu karena pasokan yang dimiliki masih utuh. Permasalahan lainnya yaitu daging impor itu dipertanyakan kehalalannya. Kini persoalan-persoalan itu ditambah dengan mudahnya keputuan pemerintah membuka keran impor cabai dan bawang merah.

“Saya bingung melihat tindakan pemerintah yang melakukan importasi bawang merah dan cabai rawit tetapi tidak memperbaiki kondisi di dalam negeri. Ada apa dengan pertanian kita?” ujarnya saat dihubungi ROL, Senin (22/7).

Dia menegaskan, importasi bisa dilakukan jika produksi produk hortikutura itu memang tidak ada. Namun seharusnya pemerintah bisa belajar dari pengalaman tersebut, dan mengantisipasinya. Sehingga angka impor semakin tahun semakin kecil. Namun faktanya, saat ini nilai impor semakin tahun bertambah besar. “Kalau kata saya, pemerintah tidak mau susah, dan mengambil keputuan dengan mudah. Indonesia kan luas, seharusnya dipersiapkan pemerataan, manajemen stok, dan basis produksinya,” kata Ina.

Dia menambahkan, Indonesia adalah negara yang tidak terlalu kaya, namun mengalami defisit yang terlalu banyak akibat impor. Ina khawatir, efek terburuk jika pemerintah terus-menerus mengimpor dapat membuat Indonesia menjadi ketergantungan. Selain itu, dengan masuknya produk impor dapat membuat mata pencaharian petani produk hortikultura terancam. Hal ini dikarenakan petani harus bersaing dengan produk impor. “Padahal, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja mengatakan bahwa impor dapat memiskinkan negara,” ujarnya.

Disinggung mengenai impor yang dilakukan karena anomali cuaca, Ina menjelaskan bahwa permasalahan tersebut bisa disiasati seiring dengan perkembangan teknlogi yang semakin maju. Dia mencontohkan negara-negara tropis lain yang mengalami masalah serupa seperti Indonesia yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand berhasil tetap memproduksi komoditas itu. “Bahkan Vietnam sampai mampu mengekspor cabai rawit dan bawang merah ke Indonesia,”ujarnya

Dia optimis permasalahan itu dapat diselesaikan. Apalagi, dia menambahkan, banyak orang Indonesia yang pandai. “Kita punya ahli (pertanian) dalam manajemen di lapangan seperti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), atau Universitas Padjajaran (Unpad),”katanya. Ina menontohkan, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan rumah kaca.

Petani: Lebih Baik Subsidi Pupuk dan Pestisida Daripada BLSM


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Petani kentang, Mudasir, mengatakan sebaiknya pemerintah membantu petani dengan memberi subsidi untuk pupuk atau pestisida. Anomali cuaca menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pemeliharaan tanaman kentang. “Harusnya subsidi yang diberikan petani jangan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), lebih baik subsidi pupuk atau pestisida,” ujarnya ketika dihubungi ROL, Senin (22/7).

Ia mengatakan penyaluran BLSM perlu dipantau. Di daerahnya, tidak semua petani mendapatkan BLSM dan tidak semua petani layak dapat BLSM. Untuk menggarap satu hektare (ha) lahan, dibutuhkan sedikitnya 1,2 ton pupuk. Harga pupuk sekitar Rp 12 ribu per kg. Setelah kenaikan BBM ongkos produksi menjadi sekitar Rp 65 juta per ha.

Selain itu ia juga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur agar pengiriman kentang dari sentra produksi lebih lancar. Dengan demikian, petani bisa menghemat bensin sehingga membuat biaya transportasi lebih murah.

%d bloggers like this: