Tag Archives: gubernur bank indonesia

SBY Ajukan Nama Calon Gubernur BI


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia pada Jumat (22/2) ini. Staf Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan, pengiriman sesuai dengan tenggat waktu dari DPR.

“Besok akan dikirimkan tanggal 22 Februari sesuai dengan waktu yang diminta DPR. Sekarang Presiden masih kunjungan kerja di Jawa Tengah,” kata Firmanzah dalam pesan singkat yang diterima, Kamis (21/2).

Namun saat ditanyakan terkait nama-nama calon yang telah masuk ke Presiden, Firmanzah tidak memberikan tanggapan. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan menyelesaikan masa jabatannya pada 22 Mei 2013 ini. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Presiden harus mengirimkan nama calonnya ke DPR paling lambat tiga bulan sebelumnya.

Ini berarti paling lambat pada 22 Februari besok nama calon gubernur sudah harus dikirimkan. Presiden maksimal mengirimkan tiga nama calon Gubernur Bank Indonesia untuk dibahas di Paripurna DPR sebelum dibawa ke Badan Musyawarah.

Selain Darmin Nasution, DPR juga akan menentukan pengganti Budi Mulya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang masih kosong.

DPR akan memilih satu diantara ada dua calon penggantinya, yakni Perry Wardjiyo dan Hendar. “Kami akan pilih salah satu di antara mereka,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis. DPR akan menentukan pengganti Budi Mulya pada 11 Maret mendatang.

Menurutnya, jabatan Dewan Gubernur BI yang ditinggalkan Budi Mulya tersebut sangat penting untuk segera diisi. Sebab berdasarkan Undang-Undang BI Pasal 37 ayat 1, syarat Dewan Gubernur BI itu terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan minimal empat Deputi Gubernur. Sedangkan, saat ini hanya terdapat seorang Gubernur dan tiga Deputi Gubernur.

“Sehingga bila ada pihak yang menggugat ke Mahkamah Agung (MA), keputusan mereka yang sekarang ini tidak sah karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) hanya bisa dibatalkan oleh MA. Jadi jangan main-main,” kara Harry

Advertisements

Tantangan Gubernur BI Baru


Beberapa hari terakhir ini banyak dibincangkan mengenai jabatan Gubernur BI Darmin Nasution yang akan berakhir 22 Mei 2013. Menurut ke­­tentuan perundang-undangan, Pre­­siden harus mengajukan calon Gu­­ber­nur BI ke DPR selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan Gu­­bernur BI bersangkutan habis. Art­­­inya, Jumat (22/2) adalah teng­gat waktu penyampaian calon tersebut.

Amat mudah dipahami apabila banyak pihak mulai mengutarakan kegalauannya karena hingga beberapa hari menjelang batas akhir, Presiden tak kunjung menyampaikan nama-nama calon Gubernur BI. Kekhawatiran tersebut juga tereskalasi karena masyarakat melihat bah­­wa akhir-akhir ini Presiden sangat sibuk, baik berkaitan dengan tugas kenegaraan, maupun oleh kegiatan lain di luar tugas kenegaraan.
Sementara kalangan khawatir Presiden tidak menempatkan peng­usulan calon Gubernur BI sebagai prio­ritas tinggi.

Bahwa Gubernur BI harus segera dipilih barangkali semua orang sependapat. Karena hal tersebut sudah menjadi suatu rutinitas. Namun bahwa Gubernur BI yang akan datang mempunyai tantangan yang berbeda dengan gubernur-gu­bernur sebelumnya, barangkali be­­lum banyak pihak yang menyadarinya.

Sejak kelahiran Otoritas Jasa Ke­­uangan( OJK ), jelas sekali bahwa tan­­tangan yang akan dihadapi se­­orang gubernur BI akan sangat berbeda.

Tantangan pertama yang dihadapi Gubernur BI yang baru ialah perbedaan cakupan tugas sebelum dan sesudah era OJK. Tugas Gubernur BI sebelum era OJK mencakup bidang makro ekonomi, keuangan dan moneter serta pengaturan dan peng­awasan perbankan. Sejak kehadiran OJK, maka tugas BI tidak lagi mencakupi tugas pengaturan dan pengawasan perbankan.

BI akan lebih fokus kepada tugas yang dalam terminologi baru dikenal sebagai tugas yang bersangkut paut dengan kebijakan makro prudensial.

Tantangan kedua ialah yang berkaitan dengan tugas Gubernur BI yang secara khusus di atur dalam Undang-undang OJK. Yaitu bahwa gubernur BI bersama Ketua OJK dan Ketua LPS menjadi anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan ( FKSSK ) yang diketuai oleh Menteri Keuangan.

FKSSK ini menjadi forum yang secara resmi merupakan wadah para pengambil keputusan di bidang keuangan dan moneter yang dibentuk melalui undang-undang. Forum semacam ini boleh dikatakan setara dengan Dewan Moneter pada masa Orde Baru, dan untuk pertama kalinya dibentuk setelah forum sejenis vakum sejak masa reformasi.

‘EMPAT DEWA’

FKSSK adalah solusi antara yang cerdas dan jalan tengah karena hingga sekarang DPR dan Pemerintah belum juga sepakat mengenai urgensi Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Undang-undang JPSK).

Mengapa disebut solusi antara yang cerdas? Sejatinya negara kita sangat memerlukan adanya suatu jaring pengaman sistem keuangan yang kuat yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pengalaman empiris kita di masa lalu dalam mengatasi krisis diperlukan suatu komite atau forum yang harus mengambil keputusan tepat dan cepat ketika terjadi ancaman krisis keuangan. Kehadiran FKSSK menjadi sangat strategis khususnya ketika undang-undang JPSK belum disahkan.

Mengingat bahwa BI tetap menyandang status sebagai otoritas moneter, maka peran Gubernur BI dalam FKSSK sangat penting

Gubernur BI bersama Menteri Keuangan, Ketua OJK, dan Ketua LPS bisa diibaratkan sebagai ‘Empat Dewa’ penjaga jagad keuangan negara kita, baik dalam situasi normal maupun ketika situasi tidak normal semisal terjadi ancaman krisis. Jadi sangatlah berisiko bila salah satu saja dari ‘Empat Dewa’ penjaga tersebut tidak ada.

Kita semua mafhum bahwa kita hidup diabad yang ketidakpastiannya semakin tinggi, dan interval terjadinya krisis semakin pendek. Krisis Eropa sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Artinya FKSSK harus selalu waspada mencermati perkembangan krisis dan dampak penularannya ke negara kita.

Tantangan lainnya yang harus dihadapi gubernur BI yang baru ialah menjaga independensi BI. Pada masa sebelum krisis 1997/1998, BI dianggap tidak independen dan tidak mampu mengelak dari intervensi Pemerintah.

BI yang tidak independen ini dianggap sebagai salah satu penyebab krisis. Pascakrisis, boleh dikatakan kita telah berhasil membangun BI yang relatif sudah lebih independen. Undang-undang BI menjamin siapa pun tidak boleh mengintervensi BI dalam menjalankan tugasnya. Dalam awal penerapan konsep ‘BI yang independen’ ini sempat menimbulkan kritik karena BI dianggap ‘terlalu independen’ sehingga seolah-olah BI berjalan sendiri dan dikesankan tidak mendukung program-program Pemerintah.

Pada waktu itu Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat melontarkan komentar bahwa BI boleh saja independen terhadap Pemerintah, tetapi tidak independen terhadap negara. Jadi BI harus ikut bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa dan negara.

Seiring dengan berjalannya waktu dan setelah pendulum kekuatan politik mengayun ke arah DPR, persoalan independensi BI ini juga ikut bergeser.

Kritik sekarang justru terarah kepada parlemen. Undang-undang memang mengatur bahwa Gubernur dan seluruh anggota Dewan Gubernur BI dipilih oleh DPR, Anggaran BI pun juga harus mendapat persetujuan DPR.

Walhasil DPR merasa bahwa mereka sangat berkuasa terhadap BI dan Gubernur BI. DPR beranggapan bahwa merekalah yang berhak menentukan merah hijaunya BI dan Gubernurnya. Salah satu contohnya ialah pada penentuan Gubernur BI pada periode jabatan yang sekarang ini, DPR memberikan persetujuan atas calon gubernur BI yang diajukan Presiden namun dengan embel-embel beberapa syarat.

Pada masa depan, DPR sebaiknya lebih arif dan tidak membebani Gubernur BI terpilih dengan syarat-syarat yang umumnya berupa target yang terlalu bersifat mikro, berorientasi jangka pendek dan berpotensi bertentangan dengan tugas utama BI dibidang makroprudensial.

Kita harus berani menerapkan praktik-praktik kenegaraan yang semakin baik dan membebaskan BI dari belenggu apa pun yang bisa ditafsirkan menyebabkan BI ‘tersandera’ dan tidak independen.
Keberanian untuk menafsir ulang arti independensi BI inilah yang akan menjadi tantangan terberat bagi Gubernur BI yang baru.

FIGUR YANG TEPAT

Setelah membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Gubernur BI yang baru, berikutnya tidak terelakkan lagi untuk tidak membicarakan siapa figur yang tepat untuk Gubernur BI yang akan datang. Darmin Nasution sebagai Gubernur yang sekarang jelas memiliki peluang yang besar, khususnya jika dicermati dari komentar beberapa pihak yang menilai kinerjanya selama ini baik.

Darmin dinilai sebagai sosok yang tegas dan disiplin serta berhasil menjaga kinerja ekonomi makro Indonesia dengan baik. Sangat mudah diduga Presiden tampaknya akan mengusulkan Darmin Nasution, mengingat bahwa mengusulkan kembali sang petahana (incumbent) jelas mengurangi peluang bagi mereka yang akan memanfaatkan pengusulan calon Gubernur BI ini untuk melakukan tawar-menawar atau tarik menarik ‘kepentingan’.

Mudah dipahami pilihan mengusulkan petahana akan menghindari tambahan beban yang tidak perlu bagi Presiden yang akhir-akhir ini tampak sudah semakin sarat bebannya. Dengan semangat tetap menghargai capaian kinerja Darmin Nasution, sah-sah saja jika Presiden mencalonkan kembali Darmin.

Namun alangkah lebih baik jika pada kesempatan ini dipertimbangkan calon lainnya. Apalagi sesuai ketentuan, Presiden boleh mengusulkan calon Gubernur BI sebanyak-banyaknya 3 orang.

Dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan benar-benar bisa meyakini bahwa yang terpilih menjadi Gubernur BI ialah putra terbaik Indonesia yang paling tepat untuk menjadi Gubernur BI yang mampu mengatasi tantangan jamannya dan dipilih dari beberapa calon yang telah tersaring. Bagaimana pun setiap generasi mempunyai persoalan dan tantangannya tersendiri.

Mengusulkan calon gubernur BI yang diharapkan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dari tantangan era sebelumnya, adalah suatu bentuk kearifan menangkap pesan jaman.

Bagi kalangan perbankan, siapa pun Gubernur BI periode yang akan datang, apakah dia sang petahana atau calon baru, sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Asalkan telah dilakukan dengan memilih figur terbaik dengan memperhatikan tantangan yang harus dihadapi gubernur BI terpilih tersebut di masa yang akan datang.

Yang terpenting ialah jangan sekali-kali membiarkan jabatan gubernur BI lowong, mengingat posisinya sangat strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di tengah jaman yang penuh ketidakpastian dan ancaman krisis yang bisa setiap saat terjadi.

KINERJA GUBERNUR BI: Darmin Dinilai Sukses Kawal Ekonomi Makro


JAKARTA–Industri perbankan mengapresiasi kinerja Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dianggap sukses mengawal ekonomi makro dan perbankan.

Destry Damayanti, ekonom Bank Mandiri, mengatakan Darmin terkenal konsisten terhadap kebijakannya dan memiliki pengetahuan bidang moneter dan fiskal.

“Pak Darmin sosok yang pas karena mengetahui makroekonomi, dengan pengalaman di bidang moneter dan fiskal. Darmin juga punya pengalaman sebagai Dirjen Pajak,” katanya, Rabu (20/2).

Menurutnya, Darmin merupakan sosok sitematis dalam mengambil kebijakan, dan cenderung bersifat kukuh.

Meskipun demikian, Destry mengakui ada beberapa kebijakan Bank Indonesia yang sempat membuat pasar menjadi panik, seperti keputusan menurunkan suku bunga acuan pada tahun lalu.

BI, lanjutnya, berani memangkas BI Rate di tengah tingginya ekspektasi kenaikan inflasi.

“Ternyata BI benar, kondisi di luar negeri tambah buruk. Bank sentral beranggapan dengan memangkas suku bunga akan membuat penyaluran kredit tetap tumbuh,” ujarnya.

Dia mengatakan kebijakan lain yang sempat direspons negatif pasar ialah penghapusan penempatan dana pada surat berharga dalam jangka pendek.

Kemudian, aturan mengenai loan to value (LTV) ratio yang mengatur kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor.

“Terkait pencalonan gubernur BI baru, kami perkirakan sosok seperti pak Darmin masih cocok,” katanya. (if)

%d bloggers like this: