Tag Archives: OJK

STABILITAS KEUANGAN: Ekonomi Global Tak Menentu, Indonesia Waspada


FKSSK

JAKARTA – Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan mewaspadai beberapa perkembangan perekonomian global di tengah kondisi stabilitas sistem keuangan dalam negeri yang positif.

FKSSK menggarisbawahi beberapa faktor a.l. ketidakpastian dampak normalisasi kebijakan the Fed, prospek perbaikan perekonomian dunia yang tidak secepat perkiraan, perkembangan terkait pelemahan pertumbuhan ekonomi di China dan masih tingginya kerentanan eksternal negara berkembang (emerging market).

Sementara itu beberapa faktor dari dalam negeri yakni risiko fiskal atas tingginya beban subsidi BBM, beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan tendensi peningkatan utang luar negeri swasta, juga menjadi perhatian bersama forum beranggotakan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Kewaspadaan itu tertuang dalam hasil rapat FKSSK tentang evaluasi dan penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan kuartal I/2014, Senin (7/4/2014) malam, yang dipublikasikan hari ini. Penilaian dilakukan dengan melihat perkembangan makroekonomi, pasar keuangan dan industri perbankan maupun nonbank dari sisi global maupun domestik.

Koordinator Sekretariat FKSSK, Isa Rachmatarwata mengatakan forum akan terus memperkuat langkah-langkah koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

“FKSSK akan terus memantau dan mengambil langkah-langkah koordinasi untuk memitigasi sumber-sumber kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” katanya Selasa (8/4/2014).

FKSSK melihat momentum perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut, didukung oleh perbaikan ekspor di tengah moderasi permintaan domestik.

Perbaikan fundamental ekonomi mendorong perkembangan kondusif di pasar keuangan, tekanan inflasi berangsur menurun, terjadi tren penguatan rupiah dan ekspektasi inflasi terjaga di kisaran sasaran.

Pasar saham dan surat berharga negara (SBN) pun menunjukkan kecenderungan menguat dengan volatilitas rendah, didukung oleh perkembangan ekonomi global yang masih kondusif, perbaikan kondisi fundamental makroekonomi domestik dan dinamika politik domestik.

Sektor perbankan dan nonperbankan juga menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Proses pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK berjalan lancar dan tidak ada gejolak berarti.

Ketahanan fiskal cukup terjaga dengan tetap memperhatikan target penerimaan negara dan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dalam meningkatkan daya dorong perekonomian.

Advertisements

FKSSK: Ekonomi Indonesia Stabil dan Terkendali


KOMPAS.com – Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) hari ini, Jumat (24/1/2014) kembali mengadakan rapat.

Rapat yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani dan Nurhaida, Kepala Eksekutif Departemen Kebijakan Moneter BI Dodi Budi Waluyo, dan pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut membahas kondisi terkini ekonomi Indonesia.

“Rapat bulanan. Kita memang tiap bulan rapat, meeting FKSSK. Tentunya membahas kondisi terkini sama aktifitas dari sekretariat FKSSK,” kata Bambang seusai rapat di Kantor Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Jumat siang.

Bambang menjelaskan, evaluasi FKSSK atas kondisi ekonomi Indonesia adalah masih stabil dan terkendali. Namun demikian, seluruh aspek masih harus tetap diwaspadai. “Semua aspek, artinya kita tidak boleh lengah dengan kondisi yang kelihatannya bagus tapi itu (sifatnya) sementara tapi nanti ternyata bisa berubah,” ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan segala kemungkinan saat ini masih bisa terjadi. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah terus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan


http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Default.aspx

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155613_Dkom.aspx

SIARAN PERS BERSAMA
No. 15 / 56 /DKom

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memindahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. “Ke depan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi sehingga diharapkan akan diperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan”, tambah Agus.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan pada hari ini telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di Bank Indonesia dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di Otoritas Jasa Keuangan sejak awal tahun 2013. Melalui kedua Tim tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung Bank Indonesia sebagai kantor Otoritas Jasa Keuangan baik di Pusat maupun daerah-daerah. “Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung dengan lancar ini, maka proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia”, ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad. “Melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan ini maka ke depan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang makin stabil dan kokoh”, lanjut Muliaman.

Selanjutnya terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini, seluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Pusat, masih tetap beralamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk terkait dengan pengawasan bank di daerah-daerah, dapat diunduh melalui website OJK di http://www.ojk.go.id/.

Jakarta, 31 Desember 2013

Bank Indonesia
Departemen Komunikasi

Difi A. Johansyah
Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1

Lucky Fathul Aziz
Deputi Komisioner

%d bloggers like this: