Tag Archives: perbankan

BI Fasiilitasi Kesepakatani MRA 38 Bank


BI

Jakarta (Antara) – Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan kesepakatan bersama Mini MRA (Master Repurchase Agreement) tahap II oleh 38 bank dalam rangka percepatan pendalaman pasar uang di Tanah Air.

“Fasilitas perluasan peserta Mini MRA ini adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk mempercepat pendalaman pasar uang rupiah,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat penandatanganan MRA di Jakarta, Kamis.

Penandatangan itu sendiri merupakan kelanjutan penandatanganan Mini MRA yang dilakukan oleh delapan bank pionir pada tanggal 18 Desember 2013 yang lalu.

Dengan bergabungnya 38 bank tersebut, jumlah pelaku pasar yang sepakat untuk menggunakan perjanjian standar Mini MRA dalam bertransaksi repo (repurchase agreement) menjadi 46 bank.

Selain bertambah jumlahnya, kepesertaan bank juga semakin luas dan telah mewakili seluruh kelompok bank Buku 1 sampai dengan Buku 4 dan telah mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing/Campuran dan Bank Persero.

Dengan penggunaan Mini MRA sebagai perjanjian standar, pelaksanaan transaksi menjadi lebih praktis karena bank peserta hanya perlu sekali saja untuk menandatangani perjanjian.

Pelaksanaan transaksi repo selanjutnya dapat mengacu pada MRA sebagai payung dalam melakukan transaksi.

“Ke depan, dengan meluasnya penggunaan Mini MRA, kami berharap market line repo antar bank akan terbentuk sehingga pada saatnya nanti implementasi Global MRA akan lebih mudah diterapkan, bahkan dengan institusi keuangan non bank,” ujar Agus.

Dengan adanya implementasi Mini MRA terbukti mendorong peningkatan transaksi repo secara signifikan. Rata-rata harian volume transaksi repo sampai dengan pertengahan Februari 2014 mencapai Rp740 milyar, meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan pada periode 2013, atau kumulatif sampai dengan Februari 2014 (mtd) telah mencapai Rp27 triliun.

Sementara itu, perkembangan suku bunga repo (repo rate) juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Repo rate yang sebelumnya cenderung lebih tinggi, saat ini telah berangsur turun dan konvergen dengan suku bunga interbank PUAB bahkan untuk beberapa tenor berada dibawah suku bunga PUAB yang uncollateralized.

Perkembangan yang membaik tersebut diharapkan akan semakin mendorong bank-bank lain untuk bergabung dan lebih aktif melakukan transaksi repo.

Bank yang berpartisipasi pada penandatanganan Mini MRA tahap II itu adalah Bank Agris, Bank Antardaerah, Bank Artha Graha Internasional, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank Ganesha, Bank Hana, Bank ICB Bumiputera, Bank ICBC Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Mayapada Internasional, Bank Mega, Bank Mutiara, Bank Nusantara Parahyangan, Bank OCBC NISP, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Tenggara, Bank Permata, Bank Pundi Indonesia, Bank QNB Kesawan, Bank SBI Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Sumut, Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank UOB Indonesia, Bank Victoria International, Bank Windu Kentjana International, Bank Yudha Bhakti, Bank Nusa Tenggara Barat, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung dan Bank BRI Agroniaga.

Advertisements

Industri Perbankan Indonesia Stabil


Bisnis.com, JAKARTA – Moody’s Investor Service, lembaga pemeringkat internasional, memprediksi prospek bisnis perbankan di Indonesia akan tetap stabil karena didukung oleh tingginya margin laba serta permodalan.

Meski demikian, lembaga pemeringkat ini menilai industri perbankan perlu mewaspadai kualitas aset di tengah perlambatan kondisi ekonomi.

Srikanth Vadlamani, Wakil Presiden dan Analis Senior Moody’s, mengatakan rasio kredit bermasalah (non-performing loan) akan naik, didorong oleh kombinasi dari pertumbuhan penyaluran kredit yang melampaui 20% selama beberapa tahun dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

“Kendati demikian, industri perbankan berada pada kondisi yang kuat untuk mampu menahan penurunan kualitas aset dan mempertahankan tingkat pemrodalan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (19/2/2014).

Dalam laporan berjudul ‘Indonesia Banking System Outlook’ yang merupakan ekspektasi Moody’s terhadap kondisi perbankan di Indonesia dalam jangka waktu 12-18 bulan ke depan, disebutkan bahwa sistem perbankan sangat dipengaruhi oleh lima hal yakni operasional, kualitas aset dan permodalan, pendanaan dan likuiditas, profitabilitas dan efisiensi, dan sistem pendukung.

Moody’s menilai dua faktor utama akan mengalami penurunan kualitas, namun tiga lainnya diperkirakan akan tetap stabil.

Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan


http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Default.aspx

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155613_Dkom.aspx

SIARAN PERS BERSAMA
No. 15 / 56 /DKom

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memindahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. “Ke depan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi sehingga diharapkan akan diperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan”, tambah Agus.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan pada hari ini telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di Bank Indonesia dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di Otoritas Jasa Keuangan sejak awal tahun 2013. Melalui kedua Tim tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung Bank Indonesia sebagai kantor Otoritas Jasa Keuangan baik di Pusat maupun daerah-daerah. “Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung dengan lancar ini, maka proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia”, ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad. “Melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan ini maka ke depan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang makin stabil dan kokoh”, lanjut Muliaman.

Selanjutnya terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini, seluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Pusat, masih tetap beralamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk terkait dengan pengawasan bank di daerah-daerah, dapat diunduh melalui website OJK di http://www.ojk.go.id/.

Jakarta, 31 Desember 2013

Bank Indonesia
Departemen Komunikasi

Difi A. Johansyah
Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1

Lucky Fathul Aziz
Deputi Komisioner

%d bloggers like this: